Pusat Kebijakan Legal

Selamat datang di Dilegalkan.com. Dengan mengakses dan menggunakan layanan biro jasa kami, Anda ("Klien") menyetujui untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan berikut:

1. Definisi Layanan

Dilegalkan.com adalah platform biro jasa yang memfasilitasi pengurusan legalitas badan usaha (PT Perorangan), pembuatan aset digital (Website), dan pengembangan sistem automasi bisnis. Kami bertindak sebagai fasilitator antara Anda dan instansi terkait (seperti Kemenkumham).

2. Kewajiban Pengguna

• Klien wajib memberikan data dan dokumen pendukung (KTP, NPWP, dll) yang asli, sah, dan tidak dalam sengketa hukum.
• Segala bentuk pemalsuan data atau penyalahgunaan dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Klien. Dilegalkan.com dibebaskan dari segala tuntutan jika Klien terbukti memalsukan data.
• Klien dilarang menggunakan layanan kami untuk membuat entitas hukum atau website yang melanggar perundang-undangan di Indonesia (seperti perjudian, penipuan, prostitusi, dll).

3. Proses Pengerjaan & Waktu

Waktu pengerjaan (SLA) yang tertera di katalog adalah estimasi pengerjaan dalam kondisi normal. Waktu pengerjaan dapat tertunda apabila terjadi kendala pada server instansi pemerintah pusat (Kemenkumham/DJP) atau keterlambatan klien dalam merespons revisi.

4. Harga & Pembayaran

Seluruh biaya yang ditagihkan melalui gerbang pembayaran (Midtrans) adalah biaya final (kecuali ada biaya tambahan khusus yang telah disepakati di awal). Pesanan baru akan diproses setelah pembayaran terverifikasi lunas di sistem kami.

Privasi dan keamanan data Anda adalah prioritas mutlak kami. Kami menerapkan standar pengamanan ketat untuk melindungi informasi sensitif Anda.

1. Pengumpulan Data

Saat Anda menggunakan layanan kami, kami akan mengumpulkan informasi pribadi yang Anda unggah secara sukarela, termasuk namun tidak terbatas pada: Nama lengkap, NIK/Foto KTP, NPWP, alamat email, dan nomor telepon.

2. Penggunaan Data

Data yang kami kumpulkan HANYA digunakan untuk keperluan:

• Memproses pendaftaran legalitas di sistem perizinan pemerintah (SABH Kemenkumham, OSS, dll).
• Registrasi nama domain website (.id, .com, dll) atas nama Anda selaku pemilik sah.
• Menghubungi Anda terkait status pesanan dan layanan pelanggan.

3. Perlindungan & Non-Distribusi Data

Kami TIDAK AKAN PERNAH menjual, menyewakan, atau menukar data pribadi dan dokumen (KTP/NPWP) Anda kepada pihak ketiga untuk keperluan marketing. Seluruh file dokumen yang diunggah ke Dashboard Klien disimpan di dalam server awan (cloud) yang terenkripsi dan dapat dihapus sesuai permintaan.

Kami memberlakukan kebijakan pengembalian dana yang transparan dan adil untuk menjamin kenyamanan transaksi Anda.

1. Kondisi Dimana Refund 100% Berlaku

• Sistem / Tim kami tidak dapat memproses pesanan Anda dikarenakan kendala internal yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja.
• Pesanan nama PT yang diajukan 100% ditolak permanen oleh Kemenkumham (setelah melalui proses pengajuan 3 opsi nama pengganti), dan Klien memutuskan untuk membatalkan pesanan.

2. Kondisi Dimana Refund TIDAK Berlaku

• Klien membatalkan pesanan secara sepihak setelah pembayaran dilakukan dan proses pengerjaan (input data ke server pemerintah) sudah mulai berjalan oleh tim kami.
• Penolakan instansi pemerintah yang diakibatkan oleh Klien memalsukan dokumen, atau NIK Klien telah masuk daftar hitam (blacklist) instansi terkait.
• Uang pendaftaran (Voucher PNBP Kemenkumham / Harga Domain) yang sudah terlanjur dibayarkan/didaftarkan ke negara atau PANDI tidak dapat ditarik kembali.